BELAJAR
Nurlisma, 15 tahun, M Dustur, 6 tahun, dan Agus, 8 tahun, terpaksa belajar di halaman selama masa pembangunan rumah mereka di Suak Nie. Pengerjaan pembangunan yang cepat sangat membantu warga untuk dapat menempati rumahnya segera.

PEMBAGIAN RUMAH.
Maman Natawijaya, Manager Program Perumahan KKSP memberikan penjelasan kepada warga tentang pola pembangunan rumah di Desa Suak Nie, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Di desa ini KKSP membangun 47 unit rumah bantuan untuk para korban tsunami.

“Ketika penandatanganan nota kesepahaman pada Agustus 2005 dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, KKSP berkomitmen membangun 180 unit rumah di Peunaga Rayeuk dan 287 rumah di Gunong Kleng. Namun anggaran yang tersedia sejak tahun 2005, tidak mencukupi lagi untuk membangun keseluruhan. Penyebabnya karena kenaikan harga material secara drastis,” kata Direktur Eksekutif Yayasan KKSP, Muhammad Jailani di Medan, Minggu  (15/4/2007). 

Peningkatan harga material, rata-rata mencapai 36 persen. Bahkan beberapa item material melejit sampai 100 persen lebih, seperti batu bata, besi dan semen. Makanya biaya pembangunan rumah juga naik. Asumsi semula biaya pembangunan satu unit rumah Rp 30 juta, meningkat jadi sekitar Rp 40 juta.  

“Dengan kondisi ini, KKSP yang membangun perumahan di Peunaga Rayeuk bekerjasama dengan Terre des Hommes (TdH) TdH Germany, dan bekerja sama dengan TdH Netherland untuk bantuan perumahan di Gunong Kleng, jelas mengalami kesulitan. Terpaksa mengurangi jumlah rumah yang akan dibangun, sesuai dana yang tersedia,” ujar Jailani.  

Di Peunaga Rayeuk, dari rencana membangun 180 unit, jumlah komitmen turun menjadi 127 unit. Berkurang sebanyak 53 unit. Sementara di Gunong Kleng, rumah yang dibangun sebanyak 243 unit, atau berkurang 28 unit. Total ada 81 rumah yang tidak mampu diselesaikan KKSP. 

“Ini adalah konsekuensi dari melambungnya harga. Sesuatu yang jauh di luar perkiraan kita kenaikannya. Memang ada estimasi kenaikan harga material, tetapi yang terjadi, kenaikannya sangat tinggi,” kata Jailani. 

Minta Bantuan BRR 

Persoalan ini, kata Jailani, selanjutnya dibicarakan dengan BRR Aceh – Nias yang diwakili J Kamal Farza, Direktur Prakarsa Pembangunan Partisipatif. Lantas pada pertemuan lanjutan pada September dan Oktober 2006 dengan menyertakan unsur Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, UNORC. Ada beberapa poin kesepakatan. BRR pada prinsipnya bersedia membangun rumah yang tidak terselesaikan KKSP pembangunannya di Peunaga Rayeuk dan Gunong Kleng.  

Menindaklanjuti hal itu, BRR meminta KKSP untuk melakukan verifikasi calon penerima bantuan yang rumahnya sudah dibangun atau belum. Seterusnya BRR akan melakukan verifikasi lagi, agar sesuai dengan ketentuan BRR. 

“Jadi selanjutnya proses ada pada BRR, jika memang menurut verifikasi BRR lolos verifikasi lanjutan, tentu akan dibangun. Jadi masyarakat sebenarnya tidak usah khawatir,” kata Jailani. 

TdH Germany Membenarkan  

Berkaitan dengan kekurangan dana dalam pembangunan rumah ini, Sri Eni Purnamawati, Country Coordinator, TdH Germany di Indonesia, membenarkan pernyataan Muhammad Jailani. 

“Memang budget yang dialokasikan TdH Germany sejak tahun 2005 tidak mencukupi untuk merampungkan pembangunan semua rumah yang direncanakan,” kata Sri Eni Purnamawati. 

Semula dana dianggarkan sebesar Rp 11,2 miliar untuk membangun rumah di dua desa, Peunaga Rayeuk dan Peunaga Cot Ujung, Aceh Barat.  Kemudian terjadi kenaikan harga material, sehingga kebutuhan diperkirakan mencapai Rp 15,3 miliar. Proses berikutnya, TdH Germany hanya mampu mengumpulkan total bantuan menjadi Rp 13,1 miliar. Tidak seperti angka yang diharapkan, karena masih kurang sekitar Rp 2,2 miliar.  

Makanya, kata Eni, pihaknya meminta KKSP untuk melakukan pembicaraan kepada BRR mengenai masalah ini. Laporan yang diterima TdH Germany, kata Sri Eni, hal ini juga sudah dibicarakan KKSP dengan BRR Aceh – Nias, UNORC (Office of the UN Recovery Coordinator for Aceh and Nias/ Kantor PBB Koordinator Pemulihan Aceh dan Nias) 

dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. 

“Para pihak tersebut sudah mendapatkan informasi itu. Masyarakat juga diinformasikan dalam sejumlah pertemuan, yang dihadiri panitia pembangunan, aparat desa, dan camat sejak,” kata Sri Eni. 

Masyarakat Jangan Resah  

Berkaitan dengan sisa sebanyak 81 rumah yang tidak terlesaikan KKSP pembangunannya, Direktur Eksekutif KKSP Muhammad Jailani, meminta masyarakat tidak resah. Sebab persoalan ini sudah diserahkan kepada BRR sepenuhnya. 

“Di Gunong Kleng, BRR sudah melakukan pembangunan sisa rumah yang tidak terselesaikan KKSP. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” kata Jailani. 

Dengan adanya komitmen BRR untuk membantu merampungkan pembangunan rumah yang tak terselesaikan KKSP, maka total rumah yang dibangun KKSP sebanyak 718 unit yang tersebar pada enam desa di Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya dan Bireuen. Dari jumlah itu, yang sedang dalam tahap pengerjaan tinggal 178 unit lagi di Gunong Kleng dan Peunaga Rayeuk yang diperkirakan selesai pada Mei mendatang. (*) 

Rencana ini dikemukakan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Ibrahim Saleh, di sela-sela acara pelatihan kepemimpinan pejabat eselon II dan II di Balai Kota Makassar, Sabtu (17/2). “Jadi kami bukan hanya mengejar anak jalanan, warga yang memberi nantinya juga kena sanksi,” kata Ibrahim Saleh.

Sejauh ini populasi anak jalanan setiap tahun belum dapat dipastikan. Namun dari dua kali pendataan dinas sosial, jumlah anak jalanan meningkat drastis. Tahun 2006 lalu, jumlah anak jalanan yang terdata sebanyak 778 orang. Awal tahun 2007 jumlah yang terdata mencapai 2.645 orang.

Mulai pertengahan tahun lalu, dinas sosial telah menggelar program rehabilitasi anak jalanan. Tujuannya mengurangi jumlah anak jalanan secara bertahap. Program ini terdiri dari pendataan, perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi dengan mengembalikan ke daerah asal atau memberi modal usaha.

Ibrahim mengakui, sejauh ini program tersebut belum banyak membuahkan hasil. Meski anak jalanan telah dibina dan keluarganya diberi modal usaha, jumlah mereka yang berkeliaran di jalan tak juga menyusut.

“Kami menilai, mereka meminta di jalan bukan semata karena kesulitan ekonomi. Tetapi mentalitas mereka memang sudah terbentuk demikian. Ditambah lagi kesediaan warga untuk memberi. Maka, penyelesaian masalah harus dilakukan di kedua sisi,” kata Ibrahim.

Rencananya, perda itu akan diajukan ke DPRD Makassar untuk dibahas beberapa bulan ke depan dan berlaku efektif tahun depan. “Pembinaan sudah jalan, pemberian modal usaha juga masih dilakukan. Yang kita butuhkan sekarang adalah perangkat hukumnya,” ujar Ibrahim.

Siapkan Rp 2,7 Miliar

UNTUK menangani anak jalanan, pemerintah kota menyediakan Rp 2,7 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk beasiswa anak jalanan sebesar Rp 1,5 miliar, pelatihan putus sekolah Rp 500 juta, dan pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha sebesar Rp 750 juta.

Khusus untuk modal usaha, plafon tersedia sebesar Rp 325 juta. Modal usaha itu akan diberikan kepada kurang lebih 700 keluarga anak jalanan. Modal diberikan dalam bentuk dana bergulir. Berhasil atau tidaknya program ini akan dievaluasi di akhir tahun.
Tahun lalu, realisasi pemberian modal mencapai Rp 200 juta untuk 300 keluarga anak jalanan. Sebanyak 180 keluarga tetap bertahan dengan usaha kecilnya sampai saat ini. Sisanya sebanyak 120 keluarga kandas membangun usaha kecil dan kembali ke jalanan untuk mengemis. (jid)

“Saya setuju pembinaan anak jalanan dimulai dari orangtua mereka. Namun, jangan sampai pemkot hanya memberikan modal kepada mereka tanpa pendampingan yang berkelanjutan,” kata Koordinator Jaringan Peduli Perempuan dan Anak Jawa Tengah Agnes Widanti, Minggu (1/4).

Beberapa waktu lalu, pemkot memberikan bantuan modal kepada orangtua anak jalanan warga Gunung Brintik, Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan sebesar Rp 750.000 per orang. Pemkot berharap uang tersebut digunakan untuk modal usaha agar orangtua anak jalanan dapat keluar dari masalah kemiskinan.

Agnes membenarkan, akar dari keberadaan anak jalanan adalah kemiskinan. Namun, mengentaskan mereka dari jalanan bukan suatu pekerjaan yang mudah karena dibutuhkan waktu, kesabaran, dan komitmen pemerintah.

Untuk itu, kata Agnes, pemkot harus benar-benar serius mengatasi anak jalanan. Jika pemkot tidak mampu membina anak jalanan sendirian, pemkot bisa menyerahkan dana pembinaan anak jalanan yang dianggarkan dalam APBD 2007 sebesar Rp 1 miliar ke lembaga swadaya masyarakat yang lebih tahu mengurus dan membina anak-anak jalanan.

Data yang dihimpun sejumlah LSM dan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) di Semarang tahun 2006 ada 898 anak jalanan yang dibina empat RSPA dan dua LSM. Dari jumlah itu, sebanyak 747 anak jalanan masih mempunyai orangtua. Dari 898 anak jalanan, sebanyak 500 anak masih aktif di jalan, 331 anak terkadang turun ke jalan, dan 39 anak tak lagi turun ke jalan.

Kepala Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kota Semarang Mustohar menyadari, pengentasan anak-anak jalanan dari kehidupan di jalanan tidak mudah. Hal ini karena jalanan memberikan rezeki yang cukup dan bisa diandalkan.

Untuk itu, pemkot bekerja sama dengan sejumlah LSM dan RPSA akan membangun kesadaran orangtua anak-anak jalanan untuk mencegah anak- anak mereka turun ke jalan. (ab4)

Tapi apa jadinya jika fungsi taman bermain tersebut berubah menjadi tempat transaksi seks?

Fenomena ini bisa dilihat di taman Gajah Mada di Jalan Gajah Mada Medan. Siang hari taman itu berfungsi sebagaimana layaknya. Tempat bermain anak-anak, dan bagi orang dewasa, tempat untuk berolahraga, atau sekedar duduk-duduk sambil ngobrol dan membaca buku.

Namun pada malam hari, suasananya berubah drastis. Cafe-cafe tenda bermunculan, dengan lampu temaram, remang-remang. Malam hari, taman Gajah Mada berubah fungsi, menjadi tempat berkumpul para pekerja seks.

Kegiatan transaksi seks yang berlangsung di sana, sudah menjadi rahasia umum. Masyarakat sekitar seolah sudah menerima dengan wajar kondisi tersebut.

Ada banyak sebutan untuk mereka yang menjajakan seks di taman Gajah Mada ini, seperti onces, kupu-kupu kecil, ayam muda dan beberapa sebutan lainnya. Sebagian istilah itu dibuat untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan mereka, agar orang awam tidak mengetahui aktivitas mereka di taman tersebut.

Pekerja Seks Anak

Di antara puluhan pekerja seks yang biasa mangkal di seputaran Taman Gajah Mada, terdapat juga beberapa yang masih tergolong anak. Mereka berasal dari berbagai level masyarakat, dan beragam latar belakang. Bahkan ada yang menjadi pekerja seks hanya karena kesenangan bukan semata-mata karena faktor ekonomi.

Modus utama dalam melakukan transaksi tetap sama seperti yang pernah ditemukan di beberapa lokasi transaksi seks lainnya. Ada yang memakai perantara mucikari atau germo, bahkan ada yang langsung menghubungi sendiri lewat handpone. Proses awalnya dengan memberikan nomor kontak kemudian menghubungi, buat janji untuk bertemu, tawar-menawar kemudian melakukan transaksi.

Melihat fenomena ini, KKSP membuat program pendampingan ke taman Gajah Mada untuk melakukan penyadaran. Proses penyadaran ini merupakan bagian tahapan program, dengan target akhir anak-anak tidak kembali terjun ke dunia prostitusi.

Rapai Dabus merupakan atraksi budaya Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang tergolong langka. Salah satu kelompok yang masih eksis hingga kini, kelompok Beruang Hitam. Rutin setiap pekan kelompok ini berlatih di Desa Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meurebo, Aceh Barat.

Sekilas, atraksi budaya Rapai Dabus, mirip dengan debus yang terkenal di Jawa Timur. Namun ada beberapa unsur yang berbeda. Terutama dalam penggunaan alat musik.

Sesuai dengan kata awal namanya, rapai, maka Rapai Dabus memang mutlak menggunakan rebana atau rapai dalam bahasa Aceh. Selain itu penggunaan alat-alat utamanya berupa senjata tajam. Mulai dari rencong yang merupakan senjata tajam khas Aceh, hingga obeng, pisau, rantai, dan bambu.

“Selain ditusukkan ke lengan atau badan, bambu itu juga biasanya diletakkan menggantung pada atap panggung. Pemain melompat sehingga kepalanya terkena bambu. Ada juga mampu menghadapi mesin chain saw. Tidak terluka sama sekali walau rantai chain saw mengenai tubuh,” kata Ahmad Waki, 54, Ketua Kelompok Beruang Hitam, di Peunaga Cut Ujong, Minggu (18/3).

Kemungkinan terluka dalam atraksi budaya ini memang terbuka lebar. Namun menurut Ahmad, keseriusan, keyakinan serta berserah diri kepada Allah, sangat penting dalam melakukan atraksi budaya ini. Makanya tidak sembarangan orang yang bisa terlibat dalam atraksi ini.

Berkumpul Setelah Tsunami

Menurut Zakaria, 47 tahun, salah satu anggota kelompok Beruang Hitam, kelompok ini terbentuk tahun 1997. Namun sewaktu tsunami lalu, kelompok ini sempat tercerai-berai. Walau semua personil selamat, namun kegiatan latihan dan manggung praktis tidak bisa dilakukan. Masing-masing disibukkan dengan upaya menghidupi diri, mencari keluarga dan membangun kembali rumah yang hancur terkena tsunami.

“Setelah rumah selesai, kami pun mulai bisa beraktivitas lagi. Kalau tidak, mana mungkin tenang pikiran. Padahal permainan ini membutuhkan konsentrasi. Jika tidak bisa terluka,” kata Zakaria.

Aktivitas manggung pertama kali pasca tsunami, berlangsung awal Februari lalu di Desa Peunaga Cut Ujong. Saat peresmian 181 rumah bantuan Yayasan KKSP Medan dan Terre Des Homes (TdH) Germany. Jika biasanya mereka mendapat bayaran Rp 1,5 juta sekali tampil, pada hari itu, mereka tampil tanpa memungut bayaran. Pasalnya, dari semua rumah yang diresmikan itu, termasuk rumah setiap pemain kelompok Beruang Hitam.

Regenerasi

Umumnya para pemain dalam Rapai Dabus mendapat kemampuan secara turun-temurun. Ahmad Waki, yang mulai bermain dabus sejak usia 25 tahun, mendapat keahlian dari ayah dan kakeknya yang juga pemain dabus. Zakaria juga demikian, belajar dari ayahnya, Yahya yang berusia 75 tahun. Bahkan kini keduanya bersama-sama di Kelompok Beruang Hitam.

Namun Rapai Dabus juga bisa dipelajari. Jika memang serius, kata Ahmad Waki, semua orang bisa mempelajarinya. Namun ada persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk puasa selama 15 hari. Selebihnya menjaga stamina, karena memang atraksi ini menguras tenaga.

Biasanya Rapai Dabus dipagelarkan malam hari. Mulai pukul delapan malam, hingga jam empat dinihari. Atraksi itu pun sering juga dijadikan semacam adu tanding dua kelompok. Jadi kalau yang satu mentas, kelompok lain istirahat. Demikian bergantian hingga pagi. Tidak ada yang kalah maupun memang, hanya masyarakat yang senang karena ada atraksi budaya yang memang sudah jarang digelar.

Direktur Eksekutif Yayasan KKSP Muhammad Jailani, MA, menyatakan, Mei merupakan batas akhir yang ditetapkan lembaga ini untuk merampungkan semua pembangunan perumahan yang berlangsung di Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya dan Bireuen.

“Saat ini kami sedang merampungkan sebanyak 178 rumah lagi di Kecamatan Meureubo, Aceh Barat. Insya Allah, kita selesai tepat waktu pada Mei mendatang,” kata Muhammad Jailani di Meulaboh, Aceh Barat, Sabtu (17/3/2007).

Disebutkan Jailani, sejak pelaksanaan program perumahan di NAD dimulai KKSP Maret 2005, ada sejumlah kendala bersifat teknis dan nonteknis yang dialami. Namun, kata dia, dukungan dan kerjasama dari pemerintah daerah maupun warga, sangat membantu. Sehingga program yang digagas KKSP bersama lembaga Terre des Hommes (TdH) Germany dan TdH Netherland tersebut dapat berlangsung baik.

“Dukungan memang demikian kuat, terutama warga, yang menunjukkan semangat kegotongroyongan demikian besar. Sesuatu yang sebenarnya di luar ekspektasi kami. Ini kearifan lokal yang perlu dijaga terus-menerus,” ujar Muhammad Jailani, didampingi Syamsul, Manager Operasional Yayasan KKSP.

Warga yang Menentukan

Mengenai pola pembangunan rumah, Manager Operasional Syamsul menyatakan, keterlibatan masyarakat sangat intens. KKSP menyediakan pendanaan, sementara pilihan tempat dan model rumah yang akan dibangun diserahkan sepenuhnya kepada calon penerima bantuan.

“Model rumah untuk setiap wilayah berbeda. Bergantung pada waktu pembangunan dan lokasi,” kata Syamsul.

Pada tahap awal, kebanyakan rumah yang dibangun tipe semi permanen. Misalnya di Kuala Tripa, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Di sini rumah yang dibangun tipe 36 semipermanen. Sementara tipe 42 semipermanen dibangun di Desa Angkieng Barat Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen.

Alasan utama adalah efesiensi waktu, sehingga warga yang selama ini berada di penampungan dapat segera menempati rumah. Pola semi permanen juga dilakukan untuk rumah bantuan yang berada di kawasan rawa-rawa, dengan pertimbangan teknis konstruksi.

Sementara rumah yang dibangun tipe 42 permanen di antaranya berada di Desa Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meurebo, Aceh Barat yang diresmikan Pelaksana Tugas Bupati (Plt) Aceh Barat Teuku Alamsyah Banta, pada 1 Februari 2007 lalu.

Disebutkan Syamsul, dalam pembangunan setiap rumah, selain menentukan sendiri lahan yang akan dibangun, calon penerima bantuan jua dipersilahkan untuk menunjuk sendiri tukang, dengan batasan standar upah kerja yang telah ditentukan. Material bangunan disediakan KKSP, demikian juga sarana pendistribusian material.

“Kebanyakan pemilik rumah turut serta membangun dan mendapat upah dari pekerjaan itu. Dengan demikian dia bisa memastikan kualitas bangunan, walau kita juga punya pengawas kualitas untuk itu,” ujarnya.

Pasca pembangunan perumahan di Aceh Barat, kata Syamsul, KKSP masih akan melakukan serangkaian program bantuan. Di antaranya pendidikan anak, kesehatan, pemberdayaan ekonomi. Program itu berdurasi tiga tahun.

Seperti halnya penerima bantuan perumahan, maka calon penerima bantuan perekonomian, akan diusulkan dari pemerintahan desa, dan selanjutnya diseleksi. Dengan berjalannya program ini, diharapkan tingkat perekonomian di wilayah pelaksanaan program, akan semakin baik.