Makassar, Tribun – Hati-hati memberi uang kepada anak jalanan. Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar saat ini tengah menggodok peraturan daerah (perda) khusus tentang anak jalanan. Salah satu aturan dalam perda itu berupa pemberian sanksi kepada warga yang memberikan uang ke anak jalanan.
Rencana ini dikemukakan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Ibrahim Saleh, di sela-sela acara pelatihan kepemimpinan pejabat eselon II dan II di Balai Kota Makassar, Sabtu (17/2). “Jadi kami bukan hanya mengejar anak jalanan, warga yang memberi nantinya juga kena sanksi,” kata Ibrahim Saleh.
Sejauh ini populasi anak jalanan setiap tahun belum dapat dipastikan. Namun dari dua kali pendataan dinas sosial, jumlah anak jalanan meningkat drastis. Tahun 2006 lalu, jumlah anak jalanan yang terdata sebanyak 778 orang. Awal tahun 2007 jumlah yang terdata mencapai 2.645 orang.
Mulai pertengahan tahun lalu, dinas sosial telah menggelar program rehabilitasi anak jalanan. Tujuannya mengurangi jumlah anak jalanan secara bertahap. Program ini terdiri dari pendataan, perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi dengan mengembalikan ke daerah asal atau memberi modal usaha.
Ibrahim mengakui, sejauh ini program tersebut belum banyak membuahkan hasil. Meski anak jalanan telah dibina dan keluarganya diberi modal usaha, jumlah mereka yang berkeliaran di jalan tak juga menyusut.
“Kami menilai, mereka meminta di jalan bukan semata karena kesulitan ekonomi. Tetapi mentalitas mereka memang sudah terbentuk demikian. Ditambah lagi kesediaan warga untuk memberi. Maka, penyelesaian masalah harus dilakukan di kedua sisi,” kata Ibrahim.
Rencananya, perda itu akan diajukan ke DPRD Makassar untuk dibahas beberapa bulan ke depan dan berlaku efektif tahun depan. “Pembinaan sudah jalan, pemberian modal usaha juga masih dilakukan. Yang kita butuhkan sekarang adalah perangkat hukumnya,” ujar Ibrahim.
Siapkan Rp 2,7 Miliar
UNTUK menangani anak jalanan, pemerintah kota menyediakan Rp 2,7 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk beasiswa anak jalanan sebesar Rp 1,5 miliar, pelatihan putus sekolah Rp 500 juta, dan pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha sebesar Rp 750 juta.
Khusus untuk modal usaha, plafon tersedia sebesar Rp 325 juta. Modal usaha itu akan diberikan kepada kurang lebih 700 keluarga anak jalanan. Modal diberikan dalam bentuk dana bergulir. Berhasil atau tidaknya program ini akan dievaluasi di akhir tahun.
Tahun lalu, realisasi pemberian modal mencapai Rp 200 juta untuk 300 keluarga anak jalanan. Sebanyak 180 keluarga tetap bertahan dengan usaha kecilnya sampai saat ini. Sisanya sebanyak 120 keluarga kandas membangun usaha kecil dan kembali ke jalanan untuk mengemis. (jid)
