Berbagai persoalan anak yang masih terjadi di Sumatera Utara (Sumut)membutuhkan perhatian dari banyak kalangan. Sebab itu semua pihak perlu bekerjasama untuk menuntaskan berbagai persoalan tersebut.
Ketua Yayasan KKSP (Pusat Pendidikan dan Informasi Hak Anak) Medan Ahmad Taufan Damanik menyatakan, di Sumut persoalan yang utama saat ini mengenai anak yang dilacurkan, trafficking serta kekerasan terhadap anak jalanan.
“Peran pemerintah mestinya juga dominan untuk mengatasi persoalan ini,tetapi kita melihat keseriusan itu masih kurang,” ujar Ahmad Taufan Damanik usai memberikan sambutan pada ulang tahun ke 20 Yayasan KKSP yang berlangsung di Auditorium Universitas Sumatera Utara (USU) di Jalan Dr Mansyur, Medan, Sabtu (24/2/2007).
Menurut Taufan, kehadiran berbagai LSM yang kini fokus pada persoalan anak, memang memberi harapan yang kuat bagi terbentuknya kondisi yang lebih baik, memberi alternatif bagi pendidikan maupun kemandirian anak di masa mendatang.
“Masalahnya, anak-anak jalanan tetap saja ada, mereka memerlukan perhatian bukannya malah dipinggirkan. Demikian juga masalah trafficking dan anak yang dilacurkan. Perlu keseriusan bersama untuk membantu menangani persoalannya,” ujar Ahmad Taufan Damanik didampingi Direktur Eksekutif KKSP Muhammad Jailani.
Manfaat Reformasi
Disebutkan Taufan juga, kondisi pasca reformasi saat ini sebenarnya membawa perubahan yang berarti pada gerak LSM dalam melakukan pendampingan, pemberdayaan, maupun advokasi pada rakyat. Hal ini berbeda dengan zaman sebelumnya.
“Pada masa sebelum reformasi itu, kata-kata ‘advokasi’ merupakan barang haram bagi pemerintah. Sikap alergi terhadap LSM sedikit banyak merupakan cerminan dari sikap antikritik atau antidemokrasi,” ujar Taufan.
Namun dengan terjadinya reformasi, maka iklim demokrasi memang semakin membaik. Semakin luas ruang untuk para aktivis dan LSM dalam menjalankan misinya. Dunia LSM tidak lagi dicurigai. Ruang diskusi pun terbuba lebar antara LSM dan pemerinah untuk membicarakan masalah-masalah kerakyatan,termasuk masalah anak.
“Posisi strategis sebagai kelompok penekan atau pressure groups ini tentunya merupakan peluang sekaligus tantangan. Makanya harus dapat dimanfaatkan seluas-luasnya untuk memperbaiki berbagai hal yang selama ini mencederai demokrasi,” ujar Taufan.
Masuki 20 Tahun
Sementara Direktur Eksekutif KKSP Muhammad Jailani menyatakan, sejak didirikan pada 7 Februari 1987 tujuan utama KKSP adalah berupaya memberikan andil dalam memberikan alternatif pilihan kepada anak. Saat ini KKSP fokus melakukan serangkaian program penanganan masalah anak, seperti pendidikan alternatif, pendampingan anak jalanan, pelayanan kesehatan,program penanganan anak yang dilacurkan, program pemberantasan trafficking atau perdagangan anak dan perempuan.
“Tema pada lang tahun kali ini, ‘Bersama Kita Meningkatkan Pendidikan dan Partisipasi Anak’ merupakan keinginan kami untuk mengajak semua pihak agar memberi perhatian pada masalah-masalah ini,” ujar Jailani.
Selain itu, kata Jailani, KKSP juga membantu rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) melalui pembangunan 718 unit rumah di tiga kabupaten, Aceh Barat, Nagan Raya dan Bireuen.
Kegiatan ulang tahun ke 20 Yayasan KKSP pada hari ini juga dihadiri sejumlah warga dari NAD yang menerima bantuan perumahan tersebut. Mereka merupakan bagian dari sekitar 500 undangan yang hadir. Termasuk dari perwakilan lembaga swadaya masyarakat, pemerintahan, perwakilan negara sahabat, serta lembaga donor seperti Terres des Hommes (TdH) Germany, TdH Neteherland dan ILO-IPEC.
Kegiatan ini juga diwarnai dengan pertunjukan seni anak-anak dampingan KKSP, serta pemutaran film dokumenter perjalanan KKSP selama 20 tahun. Ada juga pameran foto, bazaar, workshop lukis untuk anak hingga usia 18 tahun.
